Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kini tengah mengintensifkan strategi pencegahan konflik sosial di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap hasil deteksi dini yang menunjukkan adanya tren peningkatan potensi kerawanan di tengah masyarakat, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan terukur.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara, Rayadi, mengungkapkan bahwa konsolidasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam memastikan potensi gesekan tidak meluas menjadi gangguan keamanan yang serius.
Ia menekankan bahwa sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sangat krusial dalam memitigasi risiko tersebut sejak awal.
“Dari hasil deteksi dini, terdapat indikasi peningkatan potensi kerawanan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun elemen lainnya untuk melakukan langkah pencegahan sedini mungkin,” ujar Rayadi saat memberikan keterangan di Muara Teweh, Jumat (10/4/2026).
Rayadi memaparkan bahwa manajemen penanganan konflik sosial secara umum terbagi ke dalam tiga fase krusial, yakni upaya pencegahan, penghentian saat konflik terjadi, serta pemulihan pascakonflik. Namun, pihaknya menempatkan pencegahan sebagai prioritas paling strategis demi menjamin stabilitas daerah tetap kondusif bagi pembangunan.
Dalam implementasinya, Rayadi menjelaskan bahwa pencegahan dilakukan melalui pendekatan komprehensif, mulai dari pemeliharaan iklim damai, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara persuasif, peredaman pemicu konflik, hingga penguatan sistem peringatan dini yang responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Pencegahan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda, agar tercipta situasi yang kondusif,” tuturnya menjelaskan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga ketertiban.
Lebih lanjut, Rayadi menegaskan bahwa rangkaian tindakan preventif ini merupakan manifestasi dari mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan keamanan wilayah adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta seluruh lapisan masyarakat.
Selain aspek teknis dan regulasi, ia juga menyoroti pentingnya aspek sosiologis, yakni penguatan nilai toleransi dan komunikasi yang sehat di tengah kemajemukan warga Barito Utara. Baginya, kesadaran akan keberagaman merupakan fondasi terkuat dalam merawat keharmonisan sosial dalam jangka panjang.
“Kita harus terus memelihara kebersamaan dan saling menghargai perbedaan. Dengan komunikasi yang baik dan kesadaran bersama, potensi konflik dapat diminimalisir,” pungkas Rayadi.
Sebagai langkah nyata ke depan, Kesbangpol Barito Utara berkomitmen untuk terus mempertajam koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan fungsi deteksi dini. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan stabilitas keamanan di Barito Utara tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan tenteram.